<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPR Papua diminta bentuk tim pencari fakta untuk Nduga
  • Jumat, 20 Juli 2018 — 17:18
  • 873x views

DPR Papua diminta bentuk tim pencari fakta untuk Nduga

Suasana pertemuan Komisi I DPR Papua dengan solidaritas HAM untuk Nduga, di ruang rapat Komisi I DPR Papua, Jumat (20/7/2018) - Jubi.dok
◕‿◕"Kami terima itu sebagai sebagai aspirasi, seperti aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam demo damai sehari sebelumnya. Solidaritas mendesak DPR Papua segera bertindak," kata Kadepa kepada Jubi, Jumat (20/7/2018) malam.◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Anggota komisi bidang politik, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, para aktivis pemuda, mahasiswa, LSM, dan gereja yang tergabung dalam solidaritas HAM untuk Nduga meminta DPR Papua segera membentuk tim pencari fakta gabungan yang independen pasca operasi keamanan di Alguru, Kabupaten Nduga belum lama ini.

Aspirasi itu disampaikan saat ia bersama Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long dan anggota 14 kursi pengangkatan DPR Papua, John NR Gobai bertemu solidaritas HAM untuk Nduga di ruang rapat Komisi I DPR Papua, Jumat (20/7/2018). 

"Kami terima itu sebagai sebagai aspirasi, seperti aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam demo damai sehari sebelumnya. Solidaritas mendesak DPR Papua segera bertindak," kata Kadepa kepada Jubi, Jumat (20/7/2018) malam.

Menurutnya, solidaritas HAM untuk Nduga menilai, tim pencari fakta gabungan diperlukan, lantaran banyak informasi terkait kejadian di Alguru yang membingungkan publik, karena pihak masing-masing pihak terkait mempertahankan pendapatnya. 

Katanya, secara kelembagaan DPR Papua juga telah mengambil sikap seperti apa yang dikatakan ketua DPR Papua sebelumnya, yakni meminta pihak terkait menarik anggota Polri dan TNI dari Nduga, serta kondisi keamanan, kenyamanan dan trauma masyarakat harus dipulihkan.

"Mengenai pembentukan tim pencari fakta, kami akan sampaikan ke ketua komisi dan ketua DPR Papua. Tapi secara pribadi saya juga mau agar dibentuk tim pencari fakta gabungan," ucapnya. 

Ada tiga poin pernyataan sikap solidaritas HAM untuk Nduga yang disampaikan kepada Komisi I DPR Papua yakni prihatin terhadap kondisi masyarakat Kenyam, Kabupaten Nduga pasca operasi gabungan, 11 Juli 2018. Yakni mendesak dibukanya akses untuk kemanusiaan, jurnalis dan medis ke Nduga, serta mendorong pembentukan tim pencari fakta gabungan untuk mengumpulkan bukti dan fakta, serta dampak dari operasi gabungan, 11 Juli 2018. 

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda saat menemui mahasiswa dan pemuda yang melakukan demo damai di halaman gedung DPR Papua, Kamis (19/7/2018), terkait kejadian Alguru, mengatakan DPR Papua telah menyurati berbagai pihak agar menarik semua pasukan di wilayah itu. 

DPR Papua menurutnya, akan terus mendesak pihak terkait hingga kehidupan masyarakat Nduga kembali normal. 

"Kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan. Trauma lama tak boleh terjadi lagi. Kami merasakan apa yang kalian rasakan, karena kami juga anak asli Papua," kata Wonda.

Ia mengatakan, ini bukan hanya tanggung jawab anggota DPR Papua dari daerah pemilihan Nduga, namun semua anggota parlemen Papua. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Komnas HAM RI: Sistem harus dibenahi agar pembunuhan dan kekerasan tak terus terjadi

Selanjutnya

MRP desak TNI Polri tarik pasukan dari Nduga

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua