<
Show/Hide
  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. Foberja tuding KPU dan Panwaslu Jayawijaya tak netral
  • Kamis, 26 April 2018 — 15:28
  • 703x views

Foberja tuding KPU dan Panwaslu Jayawijaya tak netral

Pengurus Forum Bersatu Rekonsiliasi Jayawijaya (Foberja) saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Kamis (26/4/2018) – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Forum Bersatu Rekonsiliasi Jayawijaya (Foberja) menuding Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu di wilayahnya tidak netral dalam penetapan calon bupati dan wakil bupati yang akan maju di Pilkada 2018.

Foberja mengancam akan memboikot jalan Pilkada jika KPUD Jayawijaya tetap bertahan dengan status Memenuhi Syarat (MS) maju Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) John Ricard Banua dan Marthin Yogobi.

"Pasangan Cabup dan Cawabup yang ada saat ini seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun KPU dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, memaksakan untuk meloloskan pasangan tersebut," kata Ketua Foberja, Yeke Melkias Gombo, kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (26/4/2018).

Ia menyebutkan ada 16 poin yang menjadi alasan pasangan John Ricard Banua dan Marthin Yogobi TMS tak layak lolos sebagai calon yang ditetapkan KPU Jaywijaya. Di antaranya Jhon Ricard Banua terlambat menyerahkan LHKPN ke KPK, Ijasah SMA paket C dan S-1 Yapan Surabaya.

“Selain itu Ijazah SMA Marthin Yokobi tidak dilegalisir, serta Ijazah SD dan SMP milik pasangan calon ini juga tidak disertakan dalam berkas pencalonan,” kata Gombo menjelaskan.

Seharusnya KPU Jayawijaya melihat hal ini secara baik, bukan meloloskan pasangan itu. hal itu dinilai lembaga penyelenggara jelas tidak netral.

Ditempat yang sama, Wakil II Foberja, Bartholomeus Paragaye, mengatakan kejanggalan itu menjadi alasan beserta masyarakat Jayawijaya ingin KPU membuktikan alasan memutuskan pasangan John Ricard Banua - Marthin Yogobi TMS sebagai calon kepala daerah.

"Kalau mereka tetap dinyatakan maju sebagai calon tunggal, kami ingin dua pasangan lainnya yang dinyatakan TMS oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya harus ikut dalam Pilkada 2018,” kata Paragaye.

Ia menuding lemabaga KPU dan Panwaslu Jayawijaya  bagian dari tim sukses dari pasangan John Ricard Banua - Marthin Yogobi, karena memaksakan pasangan yang seharusnya tak lolos memenuhi syarat dan ketentuan Pilkada.

Sementara itu aktivisi Foberja lain, Hantor Matuan, menyebutkan John Ricard Banua bukan penduduk asli Jayawijaya. "Dia inikan pengusaha yang mencari proyek di Jayawijaya, setelah dapat uang banyak lalu mereka ingin menjadi pejabat publik dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan," kata Matuan.

Menurut dia, Kabupaten Jayawijaya merupakan jantung Papua dan menjadi barometer wilayah Pegunungan Tengah, ia tidak mau daerah itu dirusak oleh masalah politik seperti yang terjadi di beberapa kabupaten.

"Kami tidak ingin ada konflik seperti itu terjadi di Jayawijaya, dan mengorbankan rakyat," katanya.

Foberja telah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu dan Pemerintah Provinsi Papua untuk menyelesaikan persoalan itu. Namun sikap boikot akan tetap dilakukan jika tak ada solusi dalam Pilkada Jayawijaya. (*)

Reporter :Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Persoalan di enam PPD, diselesaikan KPU Jayawijaya

Selanjutnya

Hampir 500 ribu warga Papua terancam tak memilih

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua