<
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Pelaporan harta kekayaan pejabat Jayawijaya sebelum Juni
  • Kamis, 26 April 2018 — 13:54
  • 587x views

Pelaporan harta kekayaan pejabat Jayawijaya sebelum Juni

Sosialisasi perbup Jayawijaya tentang tata cara pengisian pelaporan E-LHKPN, Kamis, (25/4/2018) di Sasana Wio kantor bupati Jayawijaya-Jubi/Islami

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Wamena, Jubi – Penyampaian laporan harta kekayaan pejabat Kabupaten Jayawijaya diharapkan kelar sebelum Juni tahun 2018. Saat ini sistem laporan harta kekayaan penyelenggara negara dilakukan secara elektronik melalui website KPK.

“Untuk pelaporan tahun 2017 melalui E-LHKPN, dimana masing-masing wajib lapor LHKPN ini wajib mempunyai email untuk bisa membuka aplikasi melalui jaringan internet,” kata Kepala Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, Edy Subiyanto, saat melakukan sosialisasi peraturan bupati tentang laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (LHKPN), Kamis (25/4/2018).

Laporan kekayaan harus disampaikan sesuai target waktu yang ditentukan, meski diakui ada sedikit kendala kaitanya dengan jaringan. “Mau tidak mau wajib lapor LHKPN di Jayawijaya sudah harus mengikuti peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 pelaporan LHKPN melalui e-LHKPN yang tidak lagi secara manual,” kata Edy menjelaskan.

Menurut dia, sesuai dengan peraturan bupati Jayawijaya nomor 12/2018 bab II pasal 2 menyebutkan pejabat wajib LHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya terdiri atas bupati, wakil bupati, hingga pejabat eselon II.

Termasuk direktur RSUD, pejabat fungsional auditor (JFA) pada inspektorat, pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah di daerah (P2UPD) pada inspektorat, ketua atau sekretaris dan anggota kelompok kerja pada bagian pengadaan (ULP).

Ia mengaku ada keterlambatan perubahan aturan, sehingga batas waktu 31 Maret 2018 tentang penyampaian LHKPN. KPK baru mensosialisasikan akhir Februari 2018 untuk Papua, sehingga tahun ini diberi kelonggaran paling lambat sebelum Juni 2018 E-LHKPN 2017 harus sudah disampaikan.

“Di tahun mendatang sudah tidak ada kelonggaran tetap 31 Maret batas waktunya,” katanya.

Ia menyebutkan sanksi bagi ASN yang tak memenuhi kewajiban melaporkan LHKPN di antaranya berupa disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN..

Namun ia “memastikan sebelum menjatuhkan sanksi terlebih dahulu melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali, masing-masing tenggat waktu surat selama satu bulan,.

Asisten I Setda Jayawijaya, Tinggal Wusono, mengatakan pemerintah akan memfasilitasi staf agar cepat memahami tentang pengisian pelaporan sebagai upaya memudahkan penyampaian E-LHKPN

“Sehingga paling tidak bisa menjembatani antara kepentingan pemerintah dan para pejabat yang akan melakukan pengisian LHKPN,” katanya.

Wuusono mengaku banyak pejabat yang harus melakukan pelaporan hartanya, sehingga jika tidak dibagi maka bisa terlambat melaporkan. (*)

 

Reporter :Islami Adisubrata
Editor : Edi Faisol
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pelantikan pejabat Lanny Jaya, puluhan warga dan pejabat keracunan makanan

Selanjutnya

Bangun lapter dan Gereja, masyarakat Kobukdua terima bantuan Rp300 juta

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua