<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ramandey: Terkait Papua, secara tak langsung PBB intervensi Indonesia
  • Sabtu, 14 April 2018 — 20:17
  • 2832x views

Ramandey: Terkait Papua, secara tak langsung PBB intervensi Indonesia

Demo mahasiswa dan pemuda Papua di kantor DPR Papua beberapa waktu lalu mendesak pemerintah menuntaskan masalah HAM di Papua - Jubi/Arjuna.

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Kepala perwakilan kantor Komnas HAM di Papua, Frits Ramandey mengatakan, kedatangan utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Indonesia, khususnya Papua selama ini menandakan bentuk peringatan kepada Pemerintah Indonesia terkait status HAM di Indonesia, khususnya Papua. 

"Kalau dilihat, ini bagian dari upaya intervensi. Meski dalam mekansime formal dewan HAM PBB mekanisme intervensi tidak menjadi resmi,” katanya kepada Jubi, Sabtu (14/4/2018).

Menurutnya, lima hingga 10 tahun terakhir isu HAM Papua selalu dimunculkan dalam forum HAM PBB. Ini peringatan kepada pemerintah Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi kovenan hak sipil dan politik, kovenan hak sosial, ekonomi dan budaya. 

Pemerintah berkewajiban memastikan pemenuhan HAM warga negara terpenuhi secara berkesinambungan. 

Katanya, aspek penting lain yang harus diwaspadai pemerintah Indonesia, adanya aspirasi politik masyarakat asli Papua. Posisi Indonesia akan terganggu dalam sebuah mekanisme politik dengan isu HAM. Isu ini memungkinkan mendapat simpati dunia internasional. Tidak mustahil akan membangkitkan isu politik Papua merdeka. 

“Indonesia punya pengalaman di Timor Leste dan beberapa negara lain sebelum merdeka. Selalu diawali intervensi dan keprihatinan negara anggota maupun PBB sendiri. Ini yang sedang terjadi di Papua,” ucapnya.

Ia mengatakan, belajar dari pengalaman lepasnya Timor Leste, perubahan negara-negara internasional harus diantisipasi. PBB dan negara-negara anggotanya yang awalnya menyatakan mendukung integrasi Timor Leste dalam NKRI, akhirnya mengubah dukungan lantaran situasi Timor Leste yang terus bergejolak dan memakan banyak korban.

Isu HAM ini menjadi pintu masuk. Kondisi Timor Leste kala itu menarik simpati, dukungan dan membuat negara lain serta PBB mengubah pendiriannya. 

Selain itu, harus diingat, dalam mekanisme politik misalnya di Melanesian Spearhead Group (MSG), secara regular membahas status keanggotaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam forum negara Pasifik. 

"Ini bisa menarik perhatian dewan HAM PBB dan PBB melihat posisi Papua dalam mekanisme internasional,” ujarnya.

Sejak 2007, tiga pejabat tinggi PBB berkunjung ke Papua. Diawali Pelapor Khusus PBB untuk masalah HAM, Hina Jilani, 2007. Pada 2008, Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan, Manfred Nowak berkunjung ke Papua dan Maret 2017, Pelapor Khusus bidang kesehatan, Dainius Puras ke Bumi Cenderawasih. 

Awal Februari 2018, Komisoner Tinggi HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein ke Indonesia. Meski tidak sempat ke Papua, namun ia bertemu beberapa perwakilan Papua di Jakarta.

Kini, pelapor khusus PBB untuk Hak atas Pangan, Hilal Elver melakukan misi ke Indonesia 9-18 April 2018. Meski tidak mengagendakan ke Papua, namun Elver akan bertemu perwakilan dari Papua di Jakarta.

Selama berada di Indonesia, Hilal Elver berdialog dengan komisioner dan staf Komnas HAM terkait laporan lembaga Komnas HAM tentang situasi hak atas pangan di Indonesia.

Pada 10 April 2018, Hilal Elver berkunjung ke kantor Komnas HAM RI untuk berdialog guna mengetahui gambaran pemenuhan hak atas pangan di Indonesia. 

Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, pada aspek aksesibilitas, Komnas HAM menyoroti kasus gizi buruk dan meningalnya anak di Kabupaten Asmat, Papua sejak September 2017.

“Komnas HAM memandang kasus itu terjadi akibat berbagai faktor. Mulai dari buruknya fasilitas kesehatan, budaya masyarakat, hingga buruknya sanitasi,” kata Sandrayati Moniaga.

Menurutnya, dari sisi ketersediaan pangan, produksi pangan yang stagnan, kecilnya kepemilikan lahan petani, luasnya konversi lahan dan pertumbuhan penduduk. (*) 

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Komnas HAM: Isu ekosob akan lebih menarik perhatian PBB

Selanjutnya

Keluarga korban Paniai berdarah pertanyakan kehadiran Jokowi di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua