<
Show/Hide
  1. Home
  2. Otonomi
  3. Tahun 2019 Inspektorat Papua wajib naik ke level III
  • Minggu, 21 Januari 2018 — 17:49
  • 1280x views

Tahun 2019 Inspektorat Papua wajib naik ke level III

Inspektur Papua, Anggiat Situmorang saat diwawancarai wartawan - Dok.Jubi
◕‿◕Pada level III itu kinerja aparatur Inspektorat akan semakin meningkat.◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Inspektorat Provinsi Papua wajib naik ke level III pada 2019, hal itu sesuai amanat Presiden Joko Widodo yang menyatakan  pada level itu mampu melakukan insurance dan konsultan.

“Apabila sudah naik level ini, maka Inspektorat Papua dapat melakukan preview, audit, konsultasi, monitoring dan evaluasi secara kompetensi,” kata Inspektur Papua, Anggiat Situmorang, di Jayapura, Minggu (21/1/2018).

Menurut dia, pada level III itu kinerja aparatur Inspektorat akan semakin meningkat. Ia  berharap kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung sudah harus tersedia, sebelum peningkatan level tersebut.

"Yang pasti kita harap untuk SDM dan juga perkantoran. Sebab saat ini terus terang kami masih menempel pada Kantor Bappeda Papua," kata Anggiat, menambahkan.

Ia tak memungkiri saat ini Inspektorat Povinsi Papua masih kekurangan tenaga Pegawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), tercatat saat ini baru memiliki 19 tenaga.

Hal itu dinilai masih kurang karena berdasarkan evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lazimnya Inspektorat Papua memiliki 144 tenaga P2UPD.

“Karena akan mengawasi 53 instansi di Provinsi Papua serta 29 kabupaten dan kota," kata Anggiat, menjelaskan.

Inspektorat Papua telah merekrut sekitar 45 calon tenaga P2UPD dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai upaya mensiasati kekurangan. Langkah itu dilakukan  dengan harapan mampu memaksimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan di Papua.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen meminta inspektorat provinsi, kabupaten dan kota di Papua terus meningkatkan pengawasan di setiap satuan kerja perangkat daerah  dengan tidak mencari-cari kesalahan.

"Silahkan melakukan pembenahan pada semua aspek di SKPD. Di antaranya dengan membangun koordinasi, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai harapan," kata Hery. (*)

 

Reporter :Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Cagub-Cawagub diminta perhatikan penguatan pembangunan keluarga

Selanjutnya

SKPD diminta siapkan laporan bahan pemeriksaan BPK

Komen Saya

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua