<
Show/Hide
  1. Home
  2. Sumatera
  3. KPK: Perguruan tinggi belum peka soal korupsi
  • Minggu, 21 Januari 2018 — 15:09
  • 1408x views

KPK: Perguruan tinggi belum peka soal korupsi

Ilustrasi. Pixabay.com/Jubi
◕‿◕ Fakultas-fakultas hukum seharusnya juga bisa membantu mendorong cepatnya aturan pemberantasan korupsi sektor swasta.◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Medan, Jubi - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai perguruan tinggi di Indonesia belum peka soal ancaman dan dampak korupsi.

" Indeks Persepsi Korupsi Indonesia jika dilihat di ASEAN awalnya paling rendah. Data 2016, angka Indonesia 3,7 poin berada di posisi tiga dan Malaysia justru ada di angka 4,7," katanya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Rabu lalu ( 17/01/2018).

Itu merupakan gambaran bahwa hasil pemberantasan korupsi ada, tapi masih perlu keterlibatan semua pihak. Persoalannya lagi, lanjutnya, masih banyak orang yang melihat seolah korupsi itu hal biasa saja, padahal kelaparan di Papua salah satu cermin.

"Dana otonomi khusus begitu besar larinya ke mana?," kata Agus.

Gambaran pendidikan Indonesia dengan anggaran Rp400 triliun tetapi masih ada ditemukan sekolah bobrok terutama untuk sekolah dasar, menurut dia, merupakan hal yang mengherankan.

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia ada di urutan 15 besar dunia, ini alasan masuk G20. Kondisi ini menurutnya harus juga dibarengi perubahan tingkah laku. Perlu kesadaran untuk betul-betul berubah karena untuk menjadi negara maju diperlukan mentalitas yang jauh dari korupsi.

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah memasukkan tema korupsi, menurutnya baru lima dan yang menonjol melakukannya adalah ITB. Ada aturan yang diterapkan di perguruan tinggi tersebut di mana mahasiswa dan dosen yang menyontek diskors satu semester.

Sedangkan Perguruan tinggi swasta (PTS) yang sudah memulainya adalah Universitas Bina Nusantara, di mana mahasiswa yang menyontek akan dikeluarkan. Sedangkan lulusan yang melakukan korupsi akan dicabut ijazahnya.

Menurut Agus, terlihat bahwa perguruan tinggi belum peka untuk isu korupsi, terbukti pula sulitnya KPK untuk mendapat saksi ahli untuk kasus KTP elektronik. Fakultas-fakultas hukum seharusnya juga bisa membantu mendorong cepatnya aturan pemberantasan korupsi sektor swasta.

Pada isu pengawasan, menurut dia, perguruan tinggi seharusnya juga bisa membantu Pemerintah Daerah (Pemda) untuk soal penganggaran. Deputi Pencegahan KPK mendampingi beberapa daerah dengan staf hanya sekitar 200 orang.

"Pasti tidak mampu mendampingi semua daerah dan instansi, di sini sebenarnya perguruan tinggi bisa membantu melakukannya. Jadi bantu kami, kenapa Universitas Cenderawasih tidak berperan dampingi Pemdanya, agar layanan kesehatan lebih baik," ujar Agus. (*)

 

Reporter :ANTARA
Editor : Syam Terrajana

#

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Impor beras diklaim tidak akan rugikan petani Siak

Selanjutnya

KPU Jayawijaya mencocokan dan meneliti data penduduk

Komen Saya

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua