<
Show/Hide
  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Lemahnya sosialisasi, KDRT meningkat
  • Jumat, 12 Januari 2018 — 19:49
  • 1092x views

Lemahnya sosialisasi, KDRT meningkat

Pemerhati masalah perempuan dan anak di Kabupaten Merauke, Albertina Mekiuw, sedang memberikan keterangan - Jubi/ Frans L Kobun

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

SEORANG ibu rumah tangga, Agusta Basik-Basik (30), meninggal dunia akibat ditikam suaminya sendiri berinisial R beberapa waktu lalu. Ia membunuh isteri dengan menusuk  menggunakan benda tajam (pisau) ke sejumlah bagian tubuh korban.Pembunuhan sadis itu menambah daftar panjang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang nyaris tak terbendung.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Merauke, menyebutkan jumlah KDRT tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan 2016.

Tercatat dari Januari-Oktober 2017, terdapat 138 kasus KDRT yang dilaporkan ke instansi dimaksud. Jumlah tersebut belum termasuk bulan November dan Desember yang masih dirampungkan.

Sementara, data di Polres Merauke, terdapat 12 pengaduan dari para korban yang melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SKP) Polres setempat. Dari belasan kasus KDRT itu, hanya satu yang diproses dan berkasnya dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke. Sebelas kasus KDRT lain dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Seorang tokoh perempuan di Kabupaten Merauke, Albertina Mekiuw, mengatakan tingginya kasus KDRT akibat kurangnya sosialisasi dari instansi terkait.

“Bagaimana mungkin masyarakat di kampung-kampung mengerti dan memahami dengan baik tentang KDRT, kalau instansi terkait tidak mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan secara kontinyu,” kritik Albertina.

Dikatakan, ketika dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Merauke hingga 2016, berbagai kasus KDRT dapat ditekan dan dari waktu ke waktu mengalami penurunan.

“Itu karena saya mensosialisasi secara kontinyu ke kampung-kampung. Juga terus mengkampanyekan melalui media cetak dan elektronik. Sehingga masyarakat mengetahui secara jelas,” ujarnya.

Bahkan, lanjut dia, sejak tahun 2014, dua kampung lokal dijadikan sebagai kampung bebas KDRT. Kedua kampung tersebut yakni Yanggandur dan Kwel di distrik Sota.

“Saya memilih dua kampung itu, lantaran sebelumnya angka KDRT mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,” ujarnya.

Setelah dijadikan kampung bebas KDRT, katanya, terjadi penurunan drastis.

“Namun begitu saya sudah pensiun 2016 lalu, terjadi peningkatan KDRT lagi. Mestinya pemimpin baru harus melanjutkan dan terus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat ,” ungkapnya.

Albertina menegaskan secara umu, berbagai kasus KDRT yang terjadi selalu diselesaikan secara adat dan kekeluargaan. Padahal, itu bukan solusinya karena kekerasan dalam keluarga terus terulang.

“Saya menginginkan suami yang melakukan KDRT diproses secara hukum. Sehingga yang bersangkutan sadar kalau akibat perbuatan main hakim sendiri, risikonya dipenjarakan dan menghuni Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Merauke,” tegasnya.

Dikatakan, proses hukum dapat ditegakkan kecuali pemberdayaan perempuan terus membangun komunikasi baik dengan kepolisian.

“Kuncinya hanya di situ saja. Kalau pejabat di instansi itu menjaga jarak dengan kepolisian, kasus KDRT hanya berakhir dengan damai. Hal itu akan membuat peluang KDRT  terus berlanjut,” tegasnya.

Dengan meningkatnya kasus KDRT selama 2017, dirinya minta instansi terkait kembali menggencarkan penyuluhan dan sosialisasi. Juga melakukan kampanye secara terus menerus di media cetak maupun elektronik.

“Saya tahu jumlah staf di Badan Pemberdayaan Perempuan Merauke sangat banyak. Tinggal saja bagaimana pimpinan merangkul mereka semua dan diatur jadwal untuk dilakukan sosialisasi ke kampung-kampung,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke, Yosephita Aron, mengatakan data KDRT tahun 2016 sebanyak 237 kasus.

Sedangkan tahun 2017, jelas dia, 138 kasus hingga Oktober. Data bulan November-Desember, masih dirampungkan. Jumlahnya lebih tinggi.

“Saya belum bisa merinci secara detail data dua bulan terakhir karena sedang dirampungkan. Tetapi jelasnya lebih dari 237 kasus,” katanya.

Dia mengaku sosialisasi tentang KDRT dilakukan secara rutin dengan melibatkan staf di kantornya.

“Kami tidak tinggal diam tetapi terus sosialisasi baik di kelurahan, kampung, hingga distrik. Juga mengkampanyekan melalui media cetak serta elektronik,” ujarnya.

Dengan sosialisasi rutin dilakukan, demikian Aron, sebagian besar ibu-ibu mendatangi Kantor Pemberdayaan Perempuan Merauke, melapor kekekerasan fisik maupun  penelantaran anak dan lain-lain yang dilakukan suami.

Setiap kasus yang dilaporkan, lanjut dia, langsung ditindaklanjuti. Pelapor dimintai keterangan. Selang beberapa hari, suaminya dipanggil guna didengar penjelasannya.

“Setelah itu kami mempertemukan suami-isteri untuk mencari solusi penyelesaian. Jika mengalami kendala, nantinya berkoordinasi dengan kepolisian.  Sekaligus diurus damai dan dibuatkan surat pernyataan tertulis,” tuturnya.

“Kami selalu berusaha semaksimal mungkin  agar menyelesaikan kasus dengan baik. Jika isterinya menginginkan sampai pengadilan, kami akan didampingi pula,” ungkap dia.

Namun, jelas dia, umumnya dapat dimediasi dengan baik dan pasangan suami-isteri sepakat berdamai.

“Ketika sudah berdamai, kami terus melakukan pendampingan selama beberapa bulan ke depan,” katanya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Merauke, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Muchsit Sefian, mengatakan jumlah kasus KDRT yang ditangani dalam tahun 2017 sebanyak 12 kasus.

Dari jumlah kasus tersebut, menurut dia, satu saja laporan yang diproses dan diberkaskan dan tersangka dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke untuk diproses hukum.

Sedangkan sebelas kasus lainnya, lanjut dia, tidak diproses lanjut karena isteri sebagai korban, mencabut laporan.

Secara umum, kasus KDRT yang terjadi akibat penganiayaan oleh suami. Pemicunya adakah konsumsi minuman beralkohol dan pemaksaan berhubungan seksual.  (*)

Reporter :Ans K
Editor : Dewi Wulandari
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Satpol PP Merauke kekurangan penyidik PNS

Selanjutnya

Jasa pengiriman, modus masuknya narkoba ke Merauke

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua