<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Polisi nilai parpol lebih memilih uang
  • Kamis, 11 Januari 2018 — 08:14
  • 683x views

Polisi nilai parpol lebih memilih uang

Kantor KPU Jayawaijaya, yang baru diresmikan, hancur akibat bentrok yang terjadi Selasa (9/1/2018) - Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi - Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba, menilai partai politik di daerah itu lebih memilih uang sebagai ukuran untuk merekrut calon kepala daerah dan mengabaikan sumber daya manusia sehingga sering terjadi konflik saat pilkada.

"Persoalan yang sangat merugikan kita adalah partai politik zaman sekarang menggunakan uang sebagai ukuran dan lebih mengukur kepada banyaknya uang yang dibayar oleh para kandidat yang akan menggunakan partai itu sehingga mengabaikan kualitas. Ini yang membuat sering terjadi konflik," katanya.

Seharusnya, menurut Yan Pieter, partai-partai memberikan pemahaman kepada calon yang akan menggunakan partai tersebut untuk maju sebagai kepala daerah tentang toleransi umat beragama, cinta tanah air, serta tidak menjadi provokator di masyarakat.

"Ini yang belum dilakukan oleh partai-partai seluruhnya sehingga membiarkan para pasangan ini bebas melakukan aksi politik praktis untuk mencapai tujuan," katanya.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah pembinaan dari pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) kepada partai dan juga calon yang hendak maju sebagai peserta pemilu.

"Saya menganalisis bahwa ini bukan saja kejadian, tetapi dari indikator-indikator persoalan mulai dari partai politik, pengawasan pemerintah, individu dalam partai politik, dan individu calon. Akumulasi ini yang output-nya menghasilkan kekacauan itu. Sangat besar sekali kemungkinannya menimbulkan konflik suku, ras, dan agama," katanya.

Sebagai pengalaman, menurut dia, dari beberapa kali orasi politik, adanya pemetaan wilayah-wilayah tertentu sebagai basis massa milik calon tertentu.

"Seenaknya mereka mengatakan bahwa wilayah ini punya calon ini dan sebagainya, jadi yang lain (calon lain) tidak boleh. Ini 'kan masuk kategori intimidasi dan masuk pelanggaran HAM. Semua orang punya hak untuk tinggal di seluruh wilayah Indonesia," katanya. (*)

Reporter :ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Dewi Wulandari
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Kader Gerindra Papua sebut jangan salahkan kami jika tak sejalan dengan partai

Selanjutnya

Lukas dan Wempi berhadapan di Pilgub Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua