Object moved to here.

Papua | Jembatan Hamadi - Holtekamp “tersandung” panjar ganti rugi
<
Show/Hide
  1. Home
  2. Infrastruktur
  3. Jembatan Hamadi - Holtekamp “tersandung” panjar ganti rugi
  • Rabu, 10 Januari 2018 — 16:05
  • 2369x views

Jembatan Hamadi - Holtekamp “tersandung” panjar ganti rugi

Bentang tengah Jembatan Hamadi - Holtekamp - setkab.go.id
◕‿◕Lukas mengatakan hingga saat ini LPP yang dijanjikan tersebut tidak pernah muncul atau melakukan pertemuan dengan pihaknya.◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Sejak Desember tahun lalu, pembangunan jembatan Hamadi – Holtekamp terhenti karena masyarakat pemilik Engros-Tobati sebagai hak ulayat di sekitar lokasi pembangunan melakukan pemalangan. Pemalangan diduga terjadi karena pemilik hak ulayat kecewa dengan cara pembayaran ganti rugi yang menurut mereka tidak jelas.

Lukas Hamadi, salah satu pemilik hak ulayat dari suku Hamadi kepada lodarkou.com pada akhir Desember 2017 mengatakan alasan dilakukannya pemalangan tersebut karena masyarakat adat merasa ditipu dan dipermainkan oleh pihak PPTK Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua. Selain itu, masyarakat pemilik hak ulayat tidak pernah mengetahui berapa harga ganti rugi tanah mereka setiap meternya.

Masyarakat sekitar mengakui bahwa sejak awal pembangunan jembatan Hamadi – Holtekamp, proyek tersebut sudah membuka jalan-jalan kecil di dusun mereka yang secara otomatis mengganggu sumber pencaharian mereka.

Jembatan Hamadi – Holtekamp ini nantinya akan menjadi jembatan terpanjang di Papua. Panjang bentang utama jembatan adalah 400 meter ditambah jembatan pendekat 332 meter yang terdiri 33 meter pendekat dari arah Hamadi dan 299 meter dari arah Holtekamp sehingga total panjang jembatan keseluruhan 732 meter. Lebar jembatan adalah 21 meter yang terdiri 4 lajur 2 arah dilengkapi median jalan. Biaya pembangunannya mencapai Rp 1,7 triliun dengan konsorsium kontraktor PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya dan PT Nindya Karya.

Pembayaran ganti rugi lahan sebenarnya pernah dilakukan oleh Dinas PU Provinsi Papua pada tahun 2015. Saat itu Dinas PU Provinsi Papua menyerahkan uang Rp 34.500.000 kepada sekitar 130 pemilik hak ulayat. Sayangnya, saat itu tidak begitu jelas uang itu diserahkan kepada pemilik hak ulayat sebagai apa. Kesepakatan mengenai harga tanah yang akan digunakan juga belum ada.

Merasa ada kejanggalan,  Lukas bersepakat mengembalikan uang tersebut kepada Dinas PU Provinsi Papua melalui PPTK nya bernama Decky Sikoway, SE. Pengembalian uang tersebut dilakukan di Kantor Kepolisian Daerah Papua pada tanggal 14 Januri 2016 melalui surat pernyataan yang isinya adalah Dinas PU Provinsi Papua segera menghadirkan lembaga penilaian publik (LPP) untuk menilai harga lahan satuan per meter dengan melihat kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pemilik hak ulayat.

Lukas mengatakan hingga saat ini LPP yang dijanjikan tersebut tidak pernah muncul atau melakukan pertemuan dengan pihaknya.

“Sekarang Dinas PU Provinsi Papua mau keluarkan uang panjar lagi sebanyak 4 miliar untuk dibagikan kepada kami pemilik hak ulayat. Jelas kami tolak. Sebab tidak ada kesepakatan satuan harga per meter,” ungkap Lukas.

Ia menekankan pembayaran ganti rugi dengan cara panjar itu sangat merugikan masyarakat pemilik hak ulayat. Sebab masyarakat sudah kehilangan tempat pencaharian mereka karena pembangunan jembatan tersebut sehingga perlu dana segar (ganti rugi) yang masuk akal untuk dijadikan modal usaha sebagai pengganti mata pencaharian.

“Harus bayar utuh satu kali supaya masyarakat biasa memegang uang dalam jumlah banyak untuk dijadikan modal usaha. Bukan sedikit-sedikit panjar dan panjar. Kapan kami bisa maju dan sukses kalau pakai sistim panjar?” tanyanya.

Pembangunan Jembatan Holtekamp disebutkan memiliki nilai strategis untuk mengatasi kepadatan kawasan perkotaan, pemukiman dan kegiatan perekonomian di dalam Kota Jayapura. Jembatan ini katanya akan memangkas jarak tempuh hingga 17 kilometer dari Hamadi ke Holtekamp. Jika sudah bisa digunakan, waktu tempuh pengguna jalan dari Kota Jayapura ke Muara Tami yang akan menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw hanya 60 menit. Saat ini jarak kedua lokasi ini harus ditempuh dalam 2,5 jam karena mengitari bagian timur Kota Jayapura.

Jembatan Holtekamp mulai dirancang sejak tahun 2013 pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yoedhoyono yang ditandai dengan penandatanganan MoU pembangunan jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota Jayapura, dan Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai di Jakarta pada 3 Agustus 2013.

Mengenai pemalangan yang dilakukan, tokoh masyarakat Engros-Tobati, Pendeta Willem Itaar yang didaulat sebagai kordinator pemilik ulayat Engros Tobati kepada Jubi mengatakan palang akan dibuka hari ini, Rabu (10/1/2018).  Sebab menurutnya masalah ganti rugi lahan yang digunakan itu sudah jelas diputuskan oleh Pengadilan Negeri Abepura pada bulan Juni 2016 atas gugatan suku Sibri di Nafri kepada pemerintah dan September 2017 atas gugatan Ondoafi Herman Hamadi pada suku Sibri.

“Saya mau mengatakan bahwa tanah dari Holtekamp sampai dengan Tanjung Siberi itu milik orang Engros. Sehingga pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah harus diberikan pada orang Engros pemilik hak ulayat dari Tanjung Siberi sampai dengan Holtekamp. Sebab itu yang disebutkan dalam keputusan pengadilan,” kata PendetaItaar, Selasa (9/1/2018).

Ia juga mengatakan pembayaran ganti rugi lahan memang dilakukan secara mencicil sebagaimana yang dianggarkan oleh Dinas PU Provinsi Papua dalam DIPA. Dan pencairan dana tersebut hanya bisa dilakukan pada masyarakat yang memiliki dokumen atas tanah.

“Dinas PU meminta kepada masyarakat Engros untuk menyampaikan dokument hak atas tanah, suku apa saja yang memiliknya dan batas tanah. Itu disiapkan oleh masyarkat Engros baru uang ganti rugi itu bisa dicairkan oleh Dinas PU,” jelas Pendeta Itaar. (*)

Reporter :Hengky Yeimo
Editor : Kyoshi Rasiey
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pembangunan infrastruktur jadi "kartu As" 3 tahun Jokowi

Selanjutnya

54 maskapai penerbangan masuk daftar hitam, 14 beroperasi di Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua