Object moved to here.

Papua | Satpol PP di Papua dinilai perlu penguatan terkait pengawasan minol
<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Satpol PP di Papua dinilai perlu penguatan terkait pengawasan minol
  • Selasa, 02 Januari 2018 — 19:42
  • 1512x views

Satpol PP di Papua dinilai perlu penguatan terkait pengawasan minol

Ilustrasi Satpol PP - Jubi. Dok
◕‿◕"Supaya bisa damai, semua dituntut dapat memberikan keputusan untuk peredaran minol di Papua. Keputusan gubernur Papua jelas melarang peredaran minol, namun hingga kini masih beredar," ujarnya kepada Jubi via telepon, Selasa (2/1/2018).◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Anggota DPR Papua dari jalur 14 kursi perwakilan wilayah adat Meepago, John NR Gobai mengatakan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Papua perlu diberi penguatan mengawasi dan menertibkan minuman beralkohol (minol) di Papua.

Menurutnya, ada beberapa tugas pengawasan yang dilakukan Satpol PP antara lain, bekerjasama dengan semua pihak menertibkan, melarang, memeriksa orang yang mengonsumsi minol di tempat umum dan meresahkan warga. Tugas lainnya, memanggil dan meminta keterangan konsumen minol dan memberikan hukuman.

Katanya, Papua telah ditetapkan sebuah zona damai dan, 7-9 Juli 2011, dilaksanakan konferensi perdamaian di Papua. Semua visinya adalah tanah Papua yang damai. Namun kini harus jujur minol adalah salah satu pemicu Papua tidak damai.

"Supaya bisa damai, semua dituntut dapat memberikan keputusan untuk peredaran minol di Papua. Keputusan gubernur Papua jelas melarang peredaran minol, namun hingga kini masih beredar," ujarnya kepada Jubi via telepon, Selasa (2/1/2018).

Ia mengatakan, perlu adanya peraturan gubernur (pergub) tentang tentang ketertiban sosial terkait konsumsi minol yang menugaskan Satpol PP dengan dilengkapi pos di beberapa lokasi dan mobil patroli serta truk.

"Minol masih dijual, karena ada pembeli. Jika tidak banyak pembeli, toko minol akan tutup, jika toko tutup, agen pun enggan memasok minol," ucapnya.

Untuk itu lanjut Gobai, diperlukan aturan daerah yang diatur secara teknis, sebagai pelaksanaan perdasus tentang pelarangan minol. Salah satunya pergub tentang ketertiban mengkonsunsi minol, sebagai bentuk pengendalian sosial.

Anggota Komisi V DPR Papua, komisi yang membidangi masalah sosial, Nioluen Kotouki mengatakan, beberapa waktu lalu, gubernur Papua, para kepala daerah, institusi keamanan, dan lembaga penegak hukum, telah menandatangani kesepakatan pelarangan peredaran minol di Papua. Namun kesepatan itu hingga kini, belum sepenuhnya dilaksanakan.

"Penjualan minol di beberapa daerah masih terjadi. Para kepala daerah di Papua mestinya melaksanakan kesepakatan itu," kata Kotouki belum lama ini.

Menurutnya, jangan pendapatan asli daerah selalu menjadi alasan pemerintah kabupaten dan kota, tidak dapat menghentikan penjualan minol di wilayah pemerintahannya. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Hasil survei LIPI menandakan ada masalah di Papua

Selanjutnya

Pemuda ini tewas setelah dianiaya anggota TNI

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua