<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Jokowi diharap membawa titik terang masalah HAM dan tambang
  • Rabu, 20 Desember 2017 — 18:01
  • 889x views

Jokowi diharap membawa titik terang masalah HAM dan tambang

Presiden Jokowi ketika berkunjung ke Papua, 9 Mei 2017 lalu - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Legislator Papua dari daerah pemilihan wilayah adat Meepago yakni Nabire, Deiyai, Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Mimika, John NR Gobai berharap, kehadiran Presiden Jokowi di Kabupaten Nabire, Rabu (20/12/2017), menjadi titik terang penyelesaian kasus HAM dan konflik tambang di wilayah Meepago.

Pihaknya meminta ketegasan sikap dan keputusan presiden terkait sejumlah kasus pelanggaran HAM yang ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, teritama kasus Paniai berdarah, 8 Desember 2014.

"Presiden sudah berjanji untuk menyelesaikannya, namun hingga kini belum ada kejelasan. Perlu diingat presiden, ini adalah janji yang menunjukkan wibawa negara. Kami menagih janji presiden terkait penyelesaian kasus Paniai," kata Gobai via teleponnya kepada Jubi, Rabu (20/12/2017).

Pihaknya juga meminta Jokowi bersikap terhadap perampasan dan pencaplokan tanah masyarakat adat yang diduga melibatakan oknum TNI dan Polri, berkonspirasi dengan sejumlah investor di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan, khususnya di Kabupaten Nabire dan wilayah Adat Mepago pada umumnya.

"Misalnya perkebunan sawit di Wami daerah Suku Yerisiam, konflik pertambangan di Mosairo, Nifasi di tanah adat Suku Wate dan juga sawit di Timika," ujarnya.

Katanya, pihaknya meminta secara resmi Presiden Jokowi mengintruksikan secara tertulis, supaya oknum TNI-Polri tidak lagi melakukan bisnis, baik langsung maupun tidak langsung, juga melakukan pengamanan di perusahan perkebunan sawit, pertambangan dan usaha lainnya di kabupaten di wilayah adat Meepago.

"Presiden harus menyadari, pendekatan aparat keamanan di sektor bisnis menjadi pintu besar terjadinya pelanggaran HAM di wilayah Meepago. Semoga kehadiran presiden di Nabire dapat mengubah situasi pengelolaan sumber daya alam, yang menghormati masyarakat pemilik hak di wilayah Meepago," kata pengurus Dewan Adat Meepago itu.

Ketua Komisi I DPR Papua yang membidangi politik, hukum dan HAM, Ruben Magai mengatakan, jangan berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat menyelesaikan masalah Papua, meski selama memimpin negara ini, setiap tahun berkunjung ke Papua.

Ia mengatakan, seribu kalipun Jokowi ke Papua tak akan menyelesaikan masalah Papua, karena tujuannya bukan untuk itu.

"Tidak akan ada penyelesaian masalah Papua. Kasus Paniai, hinggga kini tidak ada kejelasan penyelesaian, padahal beberapa pekan setelah kejadian, 8 Desember 2014, Jokowi ke Papua untuk Natal bersama," kata Ruben.

Menurutnya, kasus masih hangat dalam ingatan. Penembakan di Lapangan Karel Gobai, Enarotali kala itu, tidak hanya melukai belasan warga sipil, namun empat siswa SMA meninggal dunia setelah tertebus timah panas.

"Kasus ini terjadi beberapa bulan setelah Jokowi dilantik menjadi Presiden Indonesia. Ketika Natal di Papua, Jokowi berjanji akan menuntaskan kasus Paniai dan memerintahkan jajarannya membentuk tim, tapi penyelesaiannya tidak jelas," ujarnya.

Katanya, kasus Paniai hanyalah satu dari sekian kasus di Papua yang belum terungkap. Dalam beberapa kasus, aktor di balik dugaan pelanggaran HAM itu justru mendapat kenaikan pangkat dan jabatan. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pemerintah diingatkan tidak pilih kasih subsidi penerbangan

Selanjutnya

KPU Papua beri penguatan kepada KPUD kabupaten dan kota

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua