<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Kata legislator, Susi Air tak bisa gantikan MAF di Papua
  • Rabu, 20 Desember 2017 — 17:48
  • 868x views

Kata legislator, Susi Air tak bisa gantikan MAF di Papua

Ilustrasi pesawat MAF di pedalaman Papua - Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Sekretaris Komisi V DPR Papua yang membidangi masalah sosial, Natal Pahabol, mengatakan dibekukannya izin operasi pesawat perintis Mission Aviation Fellowship (MAF), bukan berarti pelayanan penerbangan ke pedalaman dapat digantikan maskapai lain, misalnya Susi Air.

Ia mengatakan, di beberapa daerah, misalnya Tarakan, Kalimantan Utara, pemerintah mensubsidi pesawat Susi Air dari APBN senilai Rp13 miliar untuk melayani penerbangan ke pedalaman, menggantikan MAF. Namun di Papua maskapai lain sulit menggantikan MAF lantaran masyarakat asli Papua khususnya, sudah percaya sepenuhnya pada maskapai milik misionaris itu. Apalagi selama kurang lebih 70 tahun beroperasi di Papua, pesawat MAF belum pernah mengalami kecelakaan.

"Pemerintah pusat silakan mensubsidi maskapai lain, tapi visi misinya dengan MAF berbeda. Maskapai lain kalaupun mengangkut barang dan orang ke pedalaman, sistemnya carter," kata Natan kepada Jubi, Rabu (20/12/2017).

Selain itu menurutnya, apakah maskapai lain mau terbang ke pedalaman Papua hanya untuk mengangkat satu orang sakit, untuk mendapat perawatan di daerah yang pelayanan kesehatannya memadai.

"Kalau MAF, selama ini mereka itu mereka lakukan, karena memang pesawat ini untuk pelayanan kemanusiaan. MAF tetap MAF dan Susi Air tetap Susi Air, karena tujuannya beda, kemanusiaan dan bisnis," ujarnya.

Katanya, ketika beroperasi di Papua, MAF tidak berdiri sendiri, namun berada di bawah denominasi gereja, karena ini merupakan pesawat misi gereja di Papua. Tapi ia mengapresiasi pemerintah yang tetap membuka ruang untuk MAF kembali beroperasi, bekerjasama dengan sinode gereja-gereja di Papua.

"Jadi masalah administrasi dan lainnya akan ditangani denominasi gereja di Papua misalnya Sinode GKI, Sinode GIDI, Baptis dan lainnya. Di Papua sulit diganti pesawat apa pun, karena lebih mengutamakan misi pelayanan dan keselamatan manusia," katanya.

Dosen STT Jakarta, asal Kabupaten Yahukimo, Edim Bahabol belum lama ini mengatakan, ia khawatir pencabutan izin penerbangan pesawat MAF akan menyebabkan warga Papua di pedalaman terisolasi, dan berpengaruh terhadap pelayanan penginjilan gereja-gereja kepada masyarakat di Papua.

“Ekonomi juga akan semakin buruk karena masyarakat Papua terisolir,” kata Edim Bahabol belum lama ini.

Ia mengajak publik di Papua dan Papua Barat, mulai pimpinan gereja termasuk tokoh adat, pemuda, mahasiswa agar menolak kebijakan pencabutan izin MAF yang dilakukan pemerintah Jokowi.

“Ini menyangkut kepentingan masyarakat pedalaman,” ujarnya.

Menurut dia, masyarakat pedalaman dan pemerintah Papua harus membuka mata dan hati, serta rasa kepeduliannya terhadap pelayanan missionaris yang membawa misi kemanusiaan.

“Pencabutan izin pelayanan missionaris di seluruh Papua itu merupakan kebijakan politik pusat secara halus,” katanya. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Galuwo
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Minol dan narkoba jadi faktor penyebab tingginya HIV-AIDS di Papua

Selanjutnya

Pemerintah diingatkan tidak pilih kasih subsidi penerbangan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua