<
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. SK baru Bupati, jabatan kepala kampung enam tahun
  • Selasa, 19 Desember 2017 — 18:04
  • 1001x views

SK baru Bupati, jabatan kepala kampung enam tahun

Demo para aparat kampung di kantor bupati - Jubi/Islami
◕‿◕“Jika selama ini jabatan kepala kampung diperpanjang setiap enam bulan sekali, saya akan tanda tangan SK penetapan kepala kampung di Jayawijaya untuk enam tahun ke depan,” kata bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo.◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi – Bupati Jayawijaya, Wempi Wetipo, akan segera menandatangani Surat Keputusan (SK) penetapan kepala kampung di seluruh wilayah tersebut secara definitif.

“Jika selama ini jabatan kepala kampung diperpanjang setiap enam bulan sekali, saya akan tanda tangan SK penetapan kepala kampung di Jayawijaya untuk enam tahun ke depan,” kata bupati usai penutupan sidang penetapan APBD 2018 di gedung DPRD, Senin (18/12/2017) malam.

Hal ini menjawab pengesahan raperda tentang pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala kampung yang dibahas dalam rapat paripurna masa sidang III tahun 2017 tentang raperda APBD 2018, raperda inisiatif DPRD tahun 2017, dan raperda-raperda non APBD 2017.

Menurut bupati, peneribitan SK ini karena dirinya tak ingin ada konflik jika pemilihan atau pengangkatan kepala kampung diterapkan.

“Raperda yang ditetapkkan perda soal kampung ini, saya akan tanda tangan SK permanen untuk enam tahun ke depan untuk kepala kampung yang ada. Nanti setelah itu bupati yang terpilih jika ingin menggunakan aturan itu silakan. Kalau tidak, masyarakat di kampung-kampung akan baku bunuh,” kata bupati.

Menurutnya, kondisi di Jayawijaya sangat berbeda jika hal itu diterapkan. Contoh kasus beberapa waktu lalu terjadi pemukulan staf DPMK yang dilakukan oknum warga dari salah satu kampung.

“Saya harap ke depan supaya tidak terjadi konflik yang lebih panjang, saya siapkan SK untuk enam tahun. Tetapi SK itu saya akan pegang dulu. Saya juga akan evaluasi kinerja setiap kepala kampung,” ujarnya.

Bupati menambahkan jika keputusannya ini ada yang protes soal puas tidak puas mengenai mekanisme pemilihan, dirinya hanya tidak ingin rakyat Jayawijaya bertikai karena jabatan kepala kampung.

“Jika selama enam tahun ini ada kepala kampung yang tidak berjalan baik sesuai mekanisme, akan diberhentikan. Bagi kepala kampung yang telah meninggal, dilakukan proses pemilihan sesuai dengan mekanisme undang-undang,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah fraksi dewan menyetujui raperda tersebut disahkan menjadi perda. Pada penutupan sidang, wakil ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni, mengetok palu pengesahan seluruh raperda yang dibahas.

“Kami harap apa yang telah disetujui ini dapat dijalankan dengan baik khususnya di tahun anggaran 2018,” kata Matias Tabuni. (*)

Reporter :Islami Adisubrata
Editor : Dewi Wulandari
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pertangungjawaban dana desa di Jayawijaya masih minim

Selanjutnya

DPRD tetapkan APBD 2018 Jayawijaya Rp 1,5 triliun

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Object moved

Object moved to here.

wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell