<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Dua Raperda masuk Prolegda 2018, John nyatakan siap kawal
  • Senin, 18 Desember 2017 — 21:17
  • 1267x views

Dua Raperda masuk Prolegda 2018, John nyatakan siap kawal

Suasana pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua (DPRP) di kantor DPRP belum lama ini - Jubi/Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Dua draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah diajukan Dewan Adat Papua pada awal Desember 2017, karena diterima dan diajukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, maka masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2018.

Anggota DPR Papua, John NR Gobai mengatakan beberapa waktu lalu ia telah menyerahkan dua draf, sekaligus naskah akademik ke pimpinan DPRP.

"Kami merasa bersyukur keduanya sudah masuk dalam Prolegda 2018. Saya akan kawal dan kami juga akan ajukan sebagai Raperda inisiatif DPRP, dengan menggunakan hak legislasi tahun depan,” katanya, Senin (18/12/2017).

Legislator dari jalur 14 kursi yang dilantik pekan lalu, Rabu (13/12/2017) itu, berkomitmen memperjuangkan dua draf Raperda yakni Raperdasus tentang Masyarakat Adat dan Raperdasi tentang Pertambangan Rakyat.

“Setelah kami dilantik menjadi anggota DPRP, agenda mendesak bagi saya adalah mengawal dua draf itu demi kepentingan masyarakat adat Papua,” ujarnya.

Untuk itu, ia minta adanya dukungan semua pihak agar niat baik demi kepentingan masyarakat adat di Tanah Papua dapat terealisasi.

"Hingga kini persoalan tambang di Papua tidak ditangani dengan baik, bahkan kebijakan pemerintah terkesan mengorbankan masyarakat adat sebagai pemilik ulayat."

Diberitakan Jubi sebelumnya, menurut Wakil Ketua Baleg DPR Papua, Emus Gwijangge, empat Raperdasus yang diajukan pihaknya untuk dimasukkan Prolegda 2018 itu, telah disahkan dalam sidang paripurna APBD Papua tahun anggaran 2018. Termasuk 26 Raperdasi/Raperdasus yang dibahas sebelumnya.

“Ada empat draf tambahan Raperdasus yang kami usulkan yakni tentang pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Papua, tentang proteksi hak cipta orang asli Papua, tentang pertambangan rakyat, dan tentang masyarakat adat. Semua ada 30 Raperdasi/Raperdasus yang masuk dalam Prolegda 2018,” jelas Emus.

Ketua Baleg DPR Papua, Ignasius W Mimin mengatakan, berdasarkan amanat UU Otsus Papua, pasal 20 huruf c dan pasal 29 ayat 1, Raperdasus/Raperdasi terlebih dahulu harus mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Ada Raperdasi/Raperdasus yang belum memiliki naskah akademik, serta perlu pertimbangan dan persetujuan MRP,” kata Mimin, pekan lalu. (*)

Reporter :Hengky Yeimo
yeimohengky@gmail.com
Editor : Galuwo
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Legislator Papua minta jangan menstigma kontraktor OAP tak mampu

Selanjutnya

Kata legislator, jangan berharap Jokowi selesaikan masalah Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua