<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Polda Papua sebut ada delapan unsur penting sukseskan pemilukada
  • Senin, 18 Desember 2017 — 06:56
  • 1031x views

Polda Papua sebut ada delapan unsur penting sukseskan pemilukada

Ilustrasi pelaksanaan pemilukada di Papua - Jubi.Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi - Kepolisian Daerah (Polda) Papua menyatakan, ada delapan unsur penting dalam menyukseskan pelaksanaan pilgub dan pemilukada tujuh kabupaten di Papua, 2018 mendatang.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) AM. Kamal mengatakan, delapan unsur penting itu yakni pertama, berkaitan dengan sikap netral penyelenggara atau KPU, harus mematuhi semua aturan, dan harus transparan.

Selain KPU, panwas juga menjadi salah satu hal penting dalam suksesnya pilkada. Menurutnya, panwas harus netral dan mengikuti aturan. Unsur ketiga adalah dukungan pemerintah daerah dalam hal anggaran.

"Unsur keempat ada pada partai poltik. Kerawanan yang tejadi selama ini karena kurangnya ketelitian parpol dalam memberikan rekomendasi. Unsur kelima, pasangan calon harus mengikuti aturan main sesuai aturan penyelanggara," kata AM. Kamal akhir pekan lalu.

Menurutnya, selain kelima unsur itu, masih ada unsur keenam yakni peranan media massa di tengah masyarakat. Dalam pemberitaannya, kata dia, media harus berimbang dan jangan sampai pemberitaan memicu konflik di masyarakat.

“Unsur ketujuh, masyarakat harus berpartisipasi aktif. Jika ada masalah dalam pelaksanaan pilkada, silakan aspirasinya dibawa ke penegakan hukum terpadu. Unsur kedelapan adalah peranan dan fungsi TNI-Polri yang harus netral," ujarnya.

Katanya, polisi bertugas mengawal jalannya perhelatan demokrasi, sehingga tidak berakhir dengan merugikan masyarakat.

"Pemilukada harus membangun Papua lebih baik. Jangan sampai kejadian pemilukada di Puncak Jaya, Tolikara, Intan Jaya dan daerah lainnya terjadi di daerah lain di Papua," katanya.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar mengatakan, dalam menentukan apakah suatu daerah rawan atau tidak pada pelaksanaan pemilukada, ada 28 indikator yang menjadi acuan.

"Indikator ini dikelompokkan menjadi tiga di antaranya dari sisi penyelenggara. Apakah selama ini penyelenggara pemilu ada yang disidang di dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) atau ada indikasi terkena pidana," lkata Siregar di Jayapura, pekan lalu.

Namun menurutnya, setiap lembaga memiliki masing-masing perbedaan indeks kerawanan, misalnya antara Bawaslu dengan kepolisian. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Sebagian besar anggota DPRP tak ikut bimtek di Jakarta

Selanjutnya

Legislator Papua nilai Indonesia rusak citra sendiri sikapi Palestina dan Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua