<
Show/Hide
  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Pemkab Jayapura tunggu Perda Kampung Adat ditetapkan provinsi 
  • Minggu, 17 Desember 2017 — 09:56
  • 1535x views

Pemkab Jayapura tunggu Perda Kampung Adat ditetapkan provinsi 

Tradisi penjemputan tamu yang berkunjung ke kampung dengan tari-tarian adat - Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Sentani, Jubi  -  Keseriuasan Pemerintah Kabupaten Jayapura mengawal kebangkitan masyarakat adat di wilayahnya benar-benar berdampak kepada masyarakat di daerah ini. Tidak hanya persoalan ekonomi dan keberadaan masyarakat adat itu sendiri tetapi lebih kepada sistem pemerintahan yang berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang menjadi warisan secara turun temurun.

Pemerintah Kabupaten Jayapura menyatakan sikap terhadap kebangkitan masyarakat adat di daerah ini pada tahun 2013. DPR Kabupaten Jayapura telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kampung Adat pada pertengahan Oktober 2016.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengaku dirinya sering diminta menjadi pemateri dalam kegiatan daerah bahkan nasional untuk mempresentasikan program kampung adat yang sudah dilaksanakan di daerahnya. 

"Beberapa tempat sudah kami datangi untuk mempresentasikan perkembangan dan bagaimana lahirnya program kampung adat ini. Terakhir kemarin kami presentasikan di Kementerian Desa. Pihak Kementerian bersama Dirjen Otda sangat mengapresiasi hal ini. Menurut mereka, program kampung adat adalah bagian dari implementasi UU No 6 temuan 2014 tentang desa dan itu baru ada di kabupaten Jayapura. Oleh sebab itu, untuk mempertegas keberadaan masyarakat adat melalui Perda yang sudah dibuat DPR dan Pemkab Jayapura, harus didukung regulasi di tingkat provinsi," kata Mathius Awoitauw, saat di temui di Sentani, Sabtu (16/12/2017).

Wakil Ketua II DPR Kabupaten Jayapura, Korneles Yanuaring, mengatakan Perda Kampung Adat yang dikeluarkan ini menjadi dasar pijakan pelaksanaan sistem pemerintahan, ekonomi, dan budaya terkait kampung.

"Tersisa kampung-kampung yang masih berstutus dinas akan diubah menjadi kampung adat. Setelah itu semua sistem dan pemerintahan di kampung diatur dan dikendalikan kepala suku atau ondoafi di kampung tersebut. Tetapi semua tetap mengacu kepada aturan dasar tadi yang sudah kita tetapkan dalam Perda, baik itu hak ulayat, batas wilayah, rumpun masyarakat, dan keret keluarga. Termasuk didalamnya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap warga masyarakat di kampung masing-masing," kata Yanuaring menjelaskan. (*)

Reporter :Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Pengajuan fasilitas kebersihan di pasar Pharaa, Perindag diminta transparan

Selanjutnya

Perindag gelar pasar murah di kampung Yahim 

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua