<
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komisi I tak ingin hak ulayat Suku Sempan diabaikan
  • Jumat, 15 Desember 2017 — 02:19
  • 1253x views

Komisi I tak ingin hak ulayat Suku Sempan diabaikan

Suasana hearing dialog Komisi I DPR Papua bersama perwakilan Suku Sempan Timur, Distrik Jita, Kabupaten Mimika - Jubi/Arjuna
◕‿◕"Kami merespons apa yang dialami Suku Sempan yang berada di antara Kabupaten Asmat, Nduga, dan Yahukimo. Kami tidak ingin hak mereka diabaikan, karena kami dengar ada masalah sejak proyek itu dikerjakan," kata Ruben usai hearing komisi dengan pihak terkait, Kamis (14/12/2017).◕‿◕

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Komisi I DPR Papua yang membidangi pertahanan dan pemerintahan tak ingin pembangunan dermaga Sipu-Sipu di Distrik Jita, Kabupaten Mimika, mengabaikan hak ulayat masyarakat adat Suku Sempan.

Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai, mengatakan pihaknya mengundang instansi terkait di provinsi dan perwakilan Suku Sempan yang kini daerahnya sedang dibangun pelabuhan dari APBD provinsi, untuk membicarakan hak ulayat ini.

"Kami merespons apa yang dialami Suku Sempan yang berada di antara Kabupaten Asmat, Nduga, dan Yahukimo. Kami tidak ingin hak mereka diabaikan, karena kami dengar ada masalah sejak proyek itu dikerjakan," kata Ruben usai hearing komisi dengan pihak terkait, Kamis (14/12/2017).

Menurutnya, meski merasa tidak dihargai, namun pemilik ulayat masih dapat menahan diri, mencari solusi terbaik. Kalau seperti suku lain, sudah lama pekerjaan proyek itu dipalang.

“Saya mendukung keinginan masyarakat Suku Sempan, yang ingin ada kerja sama. Mereka tidak meminta ganti rugi, namun ingin ada kerja sama, dengan melibatkan mereka. Apakah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan lembaga adat,” ujarnya.

Namun tahap awal, kata dia, perlu diperjelas status tanah ulayat, karena hingga kini masyarakat menyatakan belum ada pelepasan tanah adat. Namun di sisi lain, Dinas Perhubungan Mimika merasa semua sudah selesai.

Akan ada pertemuan berikut dengan mengundang Dinas Perhubungan, Badan Pertanahan, Biro Hukum kabupaten dan provinsi untuk memperjelas status lokasi pembangunan pelabuhan.

“Pihak lembaga adat menyatakan belum ada pelepasan. Masyarakat adat tidak mau menjual tanah itu, tapi sistem sewa pakai. Makanya kami tertarik mendorong ini," ucapnya.

Anggota Komisi I dari daerah pemilihan Mimika, Wilhelmus Pigai mengatakan, Pemprov Papua perlu segera mengambil langkah menyelesaikan masalah ini, sebelum proyek dilanjutkan, 2018 mendatang.

"Masyarakat mengancam kalau tidak diselesaikan, mereka akan melakukan pemalangan. Selama ini masyarakat menunjukkan itikad baik mereka dengan tidak melakukan perlawanan. Ini harus dihormati," kata Wilhelmus. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
Editor : Galuwo
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Tak jual tanah ulayat, sistem Suku Sempan dapat dicontoh

Selanjutnya

Perdamaian adat di Intan Jaya akan telan anggaran Rp13 miliar

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Object moved

Object moved to here.

wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell