<
Show/Hide
  1. Home
  2. Lapago
  3. Wabup Tolikara minta seluruh OPD terapkan akuntansi berbasis akrual
  • Rabu, 13 Desember 2017 — 05:11
  • 1362x views

Wabup Tolikara minta seluruh OPD terapkan akuntansi berbasis akrual

Bupati Usman G. Wanimbo Wakil Bupati Dinus Wanimbo dalam satu kesempatan menyampaikan sambutan di Tolikara.- Yuliana/Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi, 

Tolikara, Jubi – Wakil Bupati Tolikara Dinus Wanimbo, SH, meminta seluruh pegawainya dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tolikara untuk menerapkan akuntasi berbasis akrual. Dengan metode tersebut, diharapkan akuntasi pemerintahan dapat berjalan efisien.

Menurut Dinus Wanimbo, praktek selama ini menunjukkan banyak kebijakan akuntasi yang disusun dengan menuliskan kembali hampir seluruh isi Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi pemerintahan.

“Praktek seperti ini menimbulkan inefisiensi karena adanya pengulangan antara SAP (Standar Akuntasi Pemerintah) yang diatur oleh peraturan pemerintah dan kebijakan akuntasi yang diatur oleh peraturan bupati,” kata Dinus Wanimbo saat membuka Seminar Pembahasan Draft Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tolikara Tahun 2017, di Aula GIDI, Karubaga, Selasa (12/12/2017).

Dinus mengingatkan kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, sehingga dokumen yang ditetapkan dalam peraturan bupati harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi di seluruh OPD. “Sebaiknya dipedomani pihak-pihak seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah,” ujarnya.

Akrual sendiri merupakan sebuah metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.

Lanjut Dinus, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dirasa perlu menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual yang merupakan implementasi dari PP Nomor 71 Tahun 2010 itu.

Dinus menjelaskan, pada 2015, telah disusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah, namun karena dokumen tersebut belum menerapkan akuntansi berbasis akrual secara murni maka saat ini dianggap perlu melakukan revisi.

Sementara, Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tolikara Deni Purwanto dalam laporannya mengatakan pelaksanaan kegiatan ini disusun untuk dapat digunakan sebagai rujukan para kepala OPD sebagai pengguna anggaran dan sebagai entitas akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan OPD.

“Kami sangat berharap agar seminar ini menjadi pedoman dan masukkan bagi seluruh fungsi-fungsi akuntansi dalam melakukan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik kedepan,” harapnya. (Diskominfo Tolikara)

Reporter :Yuliana Lantipo
Editor : Admin Jubi
Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Bandara Wamena gandeng sejumlah pihak atasi krisis tiket

Selanjutnya

Kabupaten Yahukimo HUT ke-15 dan rayakan Natal bersama

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua