Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Merauke, Jubi – Pusat Kesehatan Reproduksi, Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Papua, menggelar konsultasi publik terkait rencana aksi daerah (RAD) program TB-HIV. Konsultasi publik yang digelar tiga kali itu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan seperti guru dan murid, pemerintah, perusahan hingga kalangan media (jurnalis).
“Awalnya TB yang menjadi prioritas untuk dilakukan konsultasi publik. Namun HIV tak bisa dipisahkan sehingga digabung menjadi satu kesatuan karena sama-sama masalah kesehatan di masyarakat,” ujar Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, dr. Inge Silvia kepada Jubi Kamis (30/11/2017).
Menurut Silvia, usai konsultasi publik akan dibentuk tim khusus untuk menggodok draf peraturan Bupati Merauke tentang pengembalian TB-HIV. “Kalau sudah digodok dan dinyatakan final, dibawa ke Bagian Hukum Setda Merauke,” kata Silvia menjelaskan.
Diharapkan pada awal 2018 peraturan bupati tentang rencana aksi TB-HIV, dapat ditandatangani.
Winda, salah seorang jurnalis Merauke, ketika dimintai komentarnya mengatakan konsultasi publik yang dilakukan dengan melibatkan sejumlah jurnalis sangat tepat. “Karena secara tidak langsung, para jurnalis akan mempublikasikan melalui tulisan,” kata Winda.
Menurut dia peran media sangat besar dengan pemberitaan yang disampaikan. “Tentunya akan dibaca semua orang,” katanya. (*)
SebelumnyaHasil tes HIV bersifat rahasia |
SelanjutnyaKaum muda dominasi penggunaan Narkoba di Kabupaten Jayapura |