DPMK Nabire gelar sosialisasi penggunaan dana desa

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi - Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Nabire, Saverius Tebai, mengatakan tujuan diselenggarakannya sosialisasi pengawasan dan pengunaan dana desa tahun 2017, untuk meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintahan kampung, khususnya Ketua Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), sekretaris dan bendahara kampung.

"Agar mereka tahu bagaimana cara mengelola dana yang dikucurkan pemerintah pusat. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan aparat pemerintah kampung,” ujar Saverius dalam laporannnya pada acara sosialisasi, Rabu (20/11/17).

Dikatakan Tebai, sasaran yang diharapkan dalam sosialisasi tersebut adalah meningkatkan koordinasi antara pemerintahan kampung dan Bamuskam di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Kegiatan ini kami laksanakan selama dua hari, yakni sosialisasi pada Rabu (29/11), dan hari kedua, besok, adalah bimbingan teknis. Untuk bimbingan teknis seharusnya diadakan di kampung masing-masing, tetapi guna mempersingkat waktu maka dilakukan pada hari kedua saja,” katanya.

Menurut Tebai, dan pada hari kedua nanti, juga dilaksanakan penandatanganan komitmen para kepala distrik dalam melaksanakan tugasnya di kampung masing-masing.

“Ada tiga poin dalam kesepakatannhya nanti yakni, satu kepala kampung (kakam) siap menggunakan dana yang diberikan secara transparan. Kedua, kakam dapat memberdayakan perempuan dan anak serta pemuda, dan ketiga bagaimana para kakam tidak mengabaikan tugas pokok dalam menjalankan roda pemerintahan kampung,” katanya

Sementara itu salah seorang peserta, Plt. Kepala Kampung Waharia Distrik Teluk Kimi, Anton Rumaniowi, mengaku senang mengikuti kegiatan tersebut karena menambah pengetahuan dalam penggunaan dana kampung.

“Ada pengetahuan tambahan dalam pengelolaan dana desa nantinya,” ujarnya.

Total peserta sosialisasi sebanyak 80 kakam, 15 kepala distrik se-Kabupaten Nabire, lima peserta dari BP4D, lima dari keuangan, serta lima lagi dari DPMK. Sedangkan narasumber adalah utusan Kemendagri, balai lampung, balai malang dan LSM Kompak. (*)

#Birokrasi #Kependudukan #Pemerintahan